Aldina Fauzia
85
FENOMENA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM
PEMANFAATAN DIGITALISASI DI ERA 5.0
Santosa
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Sekarlangi[email protected]gmail.com
ARTIKEL INFO:
Diterima:
25 Oktober 2022
Direvisi:
27 Oktober 2022
Disetujui:
27 Oktober 2022
ABSTRAK
Kebijakan dibuat atas dasar isu dan pertimbangan terkait dengan tujuan yang
diharapkan. Perkembangan teknologi akan selalu mempengaruhi kehidupan manusia
sehingga berdampak pada cara orang berpikir dan berperilaku dalam kehidupannya..
Sektor pendidikan dari waktu ke waktu berkembang menjadi polemik bagi individu jika
kebijakan yang signifikan tidak dilaksanakan. Pengumpulan data Metode dari artikel
ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur teknik, berupa sumber referensi dari
buku, jurnal dan sebagainya pada. Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang melakukan
terobosan dengan mengubah kebijakan kurikulum menjadi “bebas belajar” yang
dimaksudkan demikian agar kebijakan tersebut tidak membebani pendidikan baik bagi
pendidik maupun peserta didik. Kebijakan pembelajaran mandiri dimaksudkan untuk
menjadikan pembelajaran proses lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Belajar
mandiri Kurikulum juga diharapkan mampu menghasilkan output dari pendidikan yang
memiliki akhlak yang tinggi. Bahwa kurikulum pembelajaran mandiri berusaha untuk
peran teknologi yang menjadi kebutuhan manusia saat ini untuk diintegrasikan dengan
lain. Jadi, di era masyarakat 5.0 masalah kehidupan sosial yang dialami oleh setiap
individu akan dipadukan dengan peran teknologi yang digunakan sebagai alat dalam
memecahkan masalah kehidupan sosial.
Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Digitalisasi, Era 5.0
ABSTRACT
Policies are made on the basis of issues and considerations related to the expected goals.
Technological developments will always affect human life so that it has an impact on
the way people think and behave in their lives. The education sector from time to time
develops into a polemic for individuals if significant policies are not implemented. Data
collection The method of this article is carried out using a study of technical literature,
in the form of reference sources from books, journals and so on. Therefore, Indonesia
is currently making a breakthrough by changing the curriculum policy to "free learning"
which is intended so that the policy does not burden education for both educators and
students. The self-study policy is intended to make the learning process more fun and
less boring. Independent learning The curriculum is also expected to be able to produce
output from education that has high morals. That the self-learning curriculum strives
for the role of technology which is the current human need to be integrated with others.
So, in the era of society 5.0, the problems of social life experienced by each individual
will be combined with the role of technology used as a tool in solving problems of
social life.
Keywords: Independent Curriculum, Digitalization, Era 5.0
Jurnal Ekonomi Teknologi & Bisnis (JETBIS)
Volume 1, Number 2, Oktober 2022
p-ISSN 2964-903X; e-ISSN 2962-9330
Vol 1, No 2 Oktober,2022
86
https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
PENDAHULUAN
Tuntutan yang semakin tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Indonesia telah mendorong
transformasi besar-besaran melalui semangat kreativitas yang melahirkan inovasi-inovasi yang ditandai
dengan mempelajari teknologi dari tingkat sekolah hingga universitas (P. Putra & Aslan, 2020).
Regulasi yang baik telah ditingkatkan baik dari realisasi perencanaan hingga evaluasi dengan hasil yang
semakin menggembirakan. Perubahan dimulai dua dekade lalu pada era reformasi(A. S. Putra et al.,
2020). Sejak saat itu, Indonesia memasuki era reformasi di semua sektor pembangunan dan kemajuan
informasi dan komunikasi (Prestiadi et al., 2019). Sejauh ini, reformasi telah membawa perubahan
signifikan dalam menemukan dan memecahkan masalah dengan bantuan teknologi masalah dalam skala
besar (Pollett et al., 2021). Pendekatan pemerintah diambil untuk mereformasi Indonesia pendidikan
yang dimulai dengan pengembangan kurikulum berkelanjutan di bawah pengawasan ketat di tingkat
sekolah baik di kota maupun di daerah (Muktiarni et al., 2019). Sekarang mudah untuk melihat
peningkatan dalam kualitas pelayanan untuk meningkatkan hasil pendidikan (Michie, 2017). Reformasi
dalam manajemen sekolah ini penting untuk memastikan nilai dan kualitas dari pendidikan, baik di
sekolah dasar maupun perguruan tinggi (McCabe et al., 2013). Kenyataannya adalah untuk
menempatkan yang baik hasil di mana kebijakan berusaha untuk mendorong kreativitas menuju inovasi
dengan kurikulum pembangunan yang dapat diterapkan dengan mudah untuk mencapai tujuan
pendidikan.
Namun, ada memang banyak daerah yang kualitas pendidikannya belum mendapatkan
peningkatan yang signifikan, dan hal ini dikarenakan tidak semua sekolah dan pemerintah daerah dapat
melakukan inovasi terutama dalam bidang pengembangan kurikulum yang mengarah pada layanan
pendidikan yang baik untuk menghasilkan yang berbeda output melalui sistem perencanaan yang cepat,
penerapan semua anggaran dan pemerataan pendidikan baik dari kota maupun ke beberapa daerah (Lai
& Hwang, 2014). Semangat transformasi pendidikan di Indonesia dimulai dari mengubah rencana
pendidikan, pelaksanaan rencana, dan evaluasi kemajuan dengan pernikahan yang dipilih ide rencana,
yang menentukan kerangka kerja dan tekad untuk melakukan transformasi komitmen.
Masalah pendidikan di Indonesia saat ini sangat membingungkan dan kompleksitas terjadi karena
ruang lingkup dan jumlah mata pelajaran ini sangat luas Indonesia (Kizilcec et al., 2017). Berdasarkan
informasi yang tersedia, pendidikan di daerah dimulai dari sekitar 3 juta pendidik dan 60 juta siswa dan
480.000 unit sekolah menjadikan ini pekerjaan besar bagi pemerintah dalam mengelola manajerial yang
mencakup masalah geografis yang luas seluruh wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai
Merauke yang membutuhkan kualitas pelayanan pendidikan yang adil dan merata.
Kompleksitas ini cukup rumit untuk upaya untuk dibawa keluarnya program transformasi
pendidikan pemerintah; semua upaya telah mengubah program pendidikan dimulai dengan studi tentang
metode pengajaran yang dikembangkan dalam kurikulum paket yang memulai rencana pernikahan
secara efektif dalam mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi (Ketelaar et al., 2012).
Perencanaan pendidikan yang dimulai pada kurikulum 2013, telah ditinjau dan ditingkatkan terus
menerus (Jannah & Muslimah, 2021). Namun, masih ada sumber daya pendidikan yang masih relatif
rendah di mana ada sangat sedikit ahli, terutama ketika mereka menghadapi tuntutan layanan
pendidikan yang luas, dan ketersediaan fasilitas yang masih kurang (Bovill & Woolmer, 2019). Buat
program transformasi pendidikan malah bekerja. Karena masalahnya terletak pada pengembangan dari
program itu sendiri, tidak boleh diasumsikan bahwa ide-ide dasarnya belum dimiliki.
Namun upaya penyajian desain kurikulum 2013 tersebut masih belum optimal karena adanya
tuntutan yang sangat besar (Haskell, 2014). Pemerintah membayangkan cara untuk mencapai tujuan
pengajaran yang ditetapkan dalam profil kurikulum, yang ditentukan oleh standar keahlian dan
ditentukan oleh kualitas hasil belajar siswa yang masih tergolong belum memenuhi standar substansi
materi yang direncanakan (Gunawan, 2017). Jadi ini adalah dasar untuk pendidikan di negara yang
terbentuk dari perubahan bentuk transformasi melalui kreativitas pemerintah untuk melahirkan inovasi-
inovasi terbaru (Folland et al., 2016). 8 Pedoman isi ditentukan oleh norma proses (rencana pelaksanaan
pembelajaran) dan prinsip penilaian (sumatif dan perkembangan). Konstruksi seperti itu sangat bertele-
tele dan terkutuk (Fifi, 2015). 9 Instruktur tidak pernah fokus pada pemikiran ide ini namun dengan
cepat mengeksekusi apa yang ada di kursus membaca. Untuk instruktur, masalahnya adalah hal yang
harus dididik ruang belajar (Facer, 2011). Kecenderungan mengikuti Buku Guru pada Kurikulum 2013
Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar Dalam
Pemanfaatan Digitalisasi Di Era 5.0
Vol 1, No 2 Oktober,2022
Aldina Fauzia
87
juga mencekik dan membunuh daya cipta instruktur, demikian logika pelaksanaan Kurikulum 2013
belum terjadi.
Bobot organisasi pendidik juga merupakan masalah yang berbeda dalam pelaksanaan Kurikulum
2013 (Elfrianto et al., 2020). 10 Perlahan-lahan, perencanaan catatan peraturan yang terperinci harus
bergabung dalam setiap gerakan pembelajaran, baik dalam penataan Tingkat Satuan Pendidikan Arsip
kurikulum, prospektus, rencana ilustrasi, dan desain evaluasi. Ini harus di setiap cara dilakukan setiap
tahun dan harus dicetak. Dengan asumsi kita memeriksa bagaimana perancang kurikulum
penggambaran dibuat, kita akan mengamati banyak penggambaran yang kacau sejak lama lalu, kusut,
dan kompleks untuk dipahami oleh instruktur. Berbelit-belit, memanjakan, bergabung dengan banyak
tagihan manajerial, dan penyalahgunaan waktu instruktur adalah atribut 2013 Kurikulum. Masalah
lainnya adalah penilaian dan penilaian. Perspektif sosial dan dunia lain, informasi, dan kemampuan
disurvei secara independen.
Jika dijumlahkan secara kuantitatif dan dipisahkan oleh tiga, ketiga hal ini akan menghasilkan a
pengembangan evaluasi orang total. Juga, penilaian tidak sama dengan disposisi evaluasi di luar
pembelajaran. Memang, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka Kurikulum 2013, lebih banyak
penekanan diberikan pada adanya berbagai jenis tes yang menghabiskan waktu pendidik dan siswa-
mulai penilaian harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan tes akhir tahun.
Kemudian, pada saat itu, tes terakhir standar publik tahun ini, dan publik uji. Rencana pendidikan
2013 tidak bisa dibedakan dari sistem ujian. Ujian Tentunya berarti untuk mensurvei prestasi belajar
siswa, baik itu untuk pengembangan, bantuan, kemajuan, atau kelulusan. Itu juga memupuk energi
untuk yang sah penemuan yang mendorong sikap siap untuk maju di mana pun dan kapan pun.
Tragisnya, secara praktis, tujuan ini sulit dicapai melalui pangkalan strategi aturan kulminasi, yang
salah diterjemahkan sebagai skor dasar dalam rapor. Itu pendekatan berbelit-belit untuk memutuskan
aturan pergantian tidak pernah menjadi pemikiran dalam pembuatan alasan strategi Kriteria Ketuntasan
Minimum. Sekolah akan cukup sering memberi akumulasi yang tinggi untuk menunjukkan prestasi
sekolah. Akhirnya, yang terjadi adalah siswa menjadi demotivasi.
METODE PENELITIAN
Bagian kedua ini akan menyajikan prosedur untuk melakukan tinjauan pustaka untuk memahami
transformasi kurikulum menuju inovasi pendidikan dalam semua teknologi zaman. Pertama,Peneliti
merumuskan masalah dan mencari secara online di beberapa database literatur terkait kurikulum
transformasi dan desain teknologi. Basis data menggaris bawahi kaum republiken artikel, Presiden,
kemudian seseorang yang situs informasi muda Amerika. Setelah data koleksi,Peneliti melanjutkan
dengan mencoba meringkas melalui pemahaman yang mendalam. Juga, kami mencoba
menginterpretasikan dan mengevaluasi data secara kritis untuk menemukan berbagai informasi atau
penelitian yang dapat menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian ini.
Melaporkan hasil penelitian memilih literatur tinjau di mana semua data berasal dari teks data dan
data terbaru yang diterbitkan dari 2010 hingga 2022 hingga temukan data terupdate dan terbaru.
Sebelumnya Peneliti melakukan pencarian elektronik pada komplikasi yang membahas masalah
kurikulum dan pendidikan teknologi, seperti jurnal Erik, komplikasi Taylor dan Francis bukuGoogle.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Kurikulum Indonesia Implementasi dari kurikulum merupakan bagian dari persiapan
yang akan dihadapi dalam tantangan zaman di masa yang akan datang. Masa yang akan datang dunia
pekerjaan akan dipenuhi oleh para pelaku pendidikan yang saat ini sedang belajar meraih cita-citanya,
mereka adalah para peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum merupakan cerminan dari pembentukan
pendidikan karakter yang berkontribusi penuh terkait masa depan bangsa. Pola kehidupan terjadi
semakin dinamis seperti tidak ada batasannya, hal ini dibuktikan dengan perkembangan dunia teknologi
yang semakin berkembang pesat dan memiliki peran penuh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena
itu, jika sedikit saja tertinggal maka pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang
secara dinamis selalu terjadi pembaharuan.
Keunggulan pendidikan suatu bangsa sebenarnya tida terletak pada kurikulumnya melainkan
bagaimana kebijakan kurikulum yang mana hal tersebut harus sejalan dan satu arah dalam rencana
Vol 1, No 2 Oktober,2022
88
https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
pembangunan nasional secara makro. Dengan demikian, bahwa apapun yang menjadi kebijakannya
kurikulum harus selaras dengan tujuan yang memiliki pengaruh pada pembangunan bangsa, hal ini
dikarenakan pendidikan bukan dijadikan sebagai entitas yang terjadi atas dasar berdiri sendiri,
melainkan pendidikan merupakan sebuah pilar utama bagi pembangunan, dan erat kaitannya dengan
sektor-sektor lain. Diantaranya adalah kesehjateraan ekonomi, dinamika politik dan sosial-budaya yang
menjadi stabilitas keamanan untuk negara dan begitu besar pengaruhnya terhadap bagaimana arah
perkembangan pendidikan. Untuk itu, maka diperlukan adanya kebijakan kurikulum yang memiliki
sifat adaptif dan fleksibel dalam menghadapi situasi dan kondisi terhadap keadaan yang seharusnya
seperti apa perkembangan dan pendekatan untuk dilakukan agara mendapat pola kebijakan yang tepat.
Berkaitan dengan kebijakan kurikulum yang terus dilakukan inovasi agar tepat dan sesuai dengan apa
yang diharapkan, maka seperti apa yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa secara umum
tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Terkait dengan apa yang telah dituangkan tersebut, maka hal ini memiliki makna dalam
pengembangan kehidupan individu yang intelektual dengan istilah “intelligent living” yakni memiliki
maksud agar dalam kehidupannya individu memiliki kualitas kehidupan yang manusiawi. Kemudian,
dari pada itu bahwa tujuan pendidikan umum secara nasional mempunyai relevansi yang terkait dengan
pembangunan nasional hal ini tertulis sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas. Diantaranya beberapa
relevansi yang terkait, yaitu:
a. Kriteria akademik, dimaksudkan untuk kurikulum dijadikan sebagai standar pendidikan
nasional.
b. Kriteria religi-moral, hal ini terkait sebagaimana pembentukan karakteristik untuk memiliki
ketaqwaan serta memiliki moral tinggi.
c. Kriteria ketenagakerjaan, hal ini dimaksudkan agar output yang dihasilkan memiliki kompeten
dibidang pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah didapat individu pada proses pendidikan
sebelumnya.
Sebagaimana yang terurai dalam tabel diatas bahwa dua faktor utama yang mempenagaruhi
terjadinya perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu:
a. Perubahan Politik, sebagaimana yang terjadi bahwa perkembangan kurikulum juga berkaitan
dengan adanya pergantian kabinet. Pada kurikulum rencana pelajaran 1947 bahwa di era awal
kemerdekaan dipengaruhi adanya antusiasme semangat yang begitu besar terkait dengan model kolonial
Belanda. Sedangkan, pada kurikulum 1964 bahwa hal ini diperkuat dengan adanya doktrin-doktrin
politik terkait dengan pemerintahan pada masa orde lama yang dikenal dengan demokrasi terpimpin.
Namun demikian, yang terjadi adalah hal ini berlawanan dengan kurikulum 1968 yang baru muncul dan
mengakibatkan munculnya pemikiran yang bertekad untuk memperbaiki situasi dan kondisi negara
setelah terjadinya gerakan 30 SPKI.
b. Perkembangan Masyarakat terkait kebutuhan pembangunan nasional, sebagaimana yang terjadi
bahwa kurikulum dalam perkembangannya selalu terjadi revisi hal ini dikarenakan kondisi masyarakat
yang dalam perencanaannya merespon untuk zaman akan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru.
Masa Orde Baru tentunya kurikulum mengalami penyempurnaan secara berkala. Sehingga dimasa itu
tidak begitu besar revisi kurikulum yang diperbaharui, hal ini disebabkan karena penyusunannya lebih
dari bagaimana penyempurnaan sturktur yang ada. Hal ini juga ditujukan untuk sebagaimana
perencanaan pembangunan nasional tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN .
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum yang terjadi relatif lebih
tertib. Hal ini terjadi dikarenakan, adanya situasi politik cenderung stabil pada masa kepemimpinan
yang begitu otoriter yakni pada masa Presiden Soeharto. Kemudian, terkait kurikulum 1975 bahwa
kurikulum berorientasi terhadap tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan, hal ini terkait adanya
pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Selanjutnya, pada kurikulum 1984 bahwa kurikulum lebih
ditekankan secara esensial serta kurikulum 1994 tujuan belajar dimaksudkan lebih kepada penjabaran
program kerja guru. Selain itu, bahwa terdapat empat elemen yang berkaitan dengan kegiatan
instruksional. Pertama, mengidentifikasi terkait makna dan tujuan dari pendidikan. Kedua, memilih
pengalaman terkait proses pembelajaran yang relevan seuai dengan harapan pencapaian dari tujuan
pendidikan.
Ketiga, mengelola proses pembelajaran secara sistematik dengan melakukan inovasi yang baru.
Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar Dalam
Pemanfaatan Digitalisasi Di Era 5.0
Vol 1, No 2 Oktober,2022
Aldina Fauzia
89
Keempat, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan
demikian, bahwa pada kenyataannya timbul pemikiran bagi para pelaku pendidikan khususnya
pendidik, yang mana kurikulum selalu berganti-ganti hal ini dipengaruhi adanya tuntutan politik yang
memiliki kontirbusi dalam mengembangkan kurikulum tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya.
Oleh sebab itu, kurikulum yang saat ini dirasakan selalu dikaitkan dengan bagimana pemimpin yang
menguasai penuh situasi politik. Namun demikian, bukan berarti bahwa pemerintah dengan sebebasnya
menetapkan kebijakan. Hal ini dikarenakan kurikulum dijadikan sebagai politik pendidikan. dalam
sebuah negara hukum, bahwa terkait dengan apa yang menjadi kebijakan kurikulum dikaitkan
sebagaimana bagian dari konstitusi. Maka dari itu, bahwa inovasi kurikulum perlu memperhatikan
sebagaimana konstitusi yang berlaku terkait perundang-undangan di Indonesia.
Definisi dan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Merdeka belajar merupakan bagian dari
kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendiikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Kemendikbud RI). Menurut Nadiem, bahwa kebijakan kurikulum terkait merdeka belajar harus
dilakukan penerobosan awal terlebih dahulu kepada para pendidik sebelum hal tersebut disampaikan
atau diterapkan kepada peserta didik. Selain itu, Nadiem juga mengatakan terkait komptensi guru yang
levelnya berada di level apapun itu, tanpa adanya proses penerjemahan dari kompetensi dasar yang ada
serta erat kaitannya dengan kurikulum maka pembelajaran tidak akan terjadi. Dimasa mendatang,
bahwa sistem pembelajaran juga akan memiliki nuansa yang berbeda yakni tadinya pembelajaran selalu
menggunakan ruang kelas, maka suasana berbeda seperti belajar diluar ruang kelas akan dicoba untuk
terealisasi pada kurikulum merdeka belajar ini. Selain itu, penekanan proses pembelajaran lebih
ditekankan pada pembentukan karakter siswa, hal ini diterapkan dengan cara pendidik dan peserta didik
mampu berkomunikasi dengan baik melalui kegiatan belajar mengajar dengan metode diskusi yang
tidak membuat psikologis peserta didik merasa takut.
Walaupun demikian, penerapan pembelajaran yang seperti ini tetap tidak melupakan bagaimana
capaian kompetensi yang harusnya didapat. Oleh sebab itu, bahwa kurikulum merdeka belajar ini
berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik mampu menyampaikan materi pelajaran dengan
mengaitkan pada pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, terkait dengan penerapan sistem
pembelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter siswa maka bentuk penilaian yang terjadi
juga tidak hanya sebatas menentukan dalam sebuah perankingan, yang mana kebijakan kurikulum
merdeka belajar ini lebih menekankan bagaimana bakat dan kecerdasan dari setiap peserta didik. Hal
ini dikarenakan peserta didik memilki kemampuan yang berbeda-beda pada bidangnya masing-masing.
Dengan demikian, sistem kebijakan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar ini diharapkan dapat
membentuk para peserta didik yang siap kerja serta memiliki kompeten dengan moral tinggi dan dapat
berguna bagi lingkungan masyarakat
1. Ujian Nasional (UN) yang akan ditiadakan dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum
serta Survei Karakter. Dalam hal ini bahwa kemampuan menalar dalam literasi dan numerik yang
didasari dengan praktik terbaik tes PISA. Hal ini tentu berbeda dengan UN yang dijadwalkan akan
terlaksana pada akhir jenjang pendidikan. Namun, Asesmen dilaksanakan di tingkat kelas IV, VIII, dan
XI. Dari sistem penilaian yang telah dilakukan inovasi ini, tentu memiliki harapan bahwa pada hasilnya
dapat memberi masukan bagi sekolah dalam memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik
menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) terkait kebijakan ini bahwa USBN diserahkan
seutuhnya pada sekolah masing-masing. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasan dalam
menentukan penilaian, baik itu melalui proses portofolio, karya tulis serta bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim mengatakan,
RPP cukup dibuat dalam satu halaman tanpa harus ratusan halaman. Tidak hanya itu, penyederhanaan
administrasi diharapkan para pendidikak mampu mengalihkan kegiatan belajar dengan capaian
meningkatkan kompetensi.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni terkait kebijakan PPDB lebih ditekankan dengan
penerapan sistem zonasi, namun tidak termasuk wilayah 3T. Dengan demikian, bahwa peserta didik
yang memalui jalur afirmasi dan prestasi lebih memiliki kesempatan yang banyak dari sistem PPDB.
Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis dalam menentukan daerah zonasi. Nadiem
membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa sebuah alasan. Pasalnya, penelitian yang terjadi yakni
Vol 1, No 2 Oktober,2022
90
https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
terkait dengan Programme For International Student Assesment (PISA) di tahun 2019 bahwa hal
tersebut menunjukkan adanya hasil penilaian bagi para peserta didik yang menempati posisi keenam
dari bawah yaitu 74 dari 79 negara, terkait bidang matematika dan literasi. Dengan demikian, bahwa
menyikapi hal itu Nadiem membuat gebrakan penilaian dalam mengukur kemampuan minimum,
meliputi literasi, numerasi survei karakter.
Oleh karena itu, bahwa literasi bukan hanya mengukur kemmpuan membaca, namun juga
kemampuan dalam menganalisis bacaan. Sedangkan, dalam kemampuan numerasi yang dinilai bukan
pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mampu menerapkan
sebagaimana konsep numerik dalam kehidupan nyata.
Inovasi Baru Terkait Fenomena Merdeka Belajar Sebagaimana konsep dalam merdeka belajar yang
dicanangkan oeh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan “Nadiem Makarim” bahwa hal tersebut
bukanlah topik baru yang harus diperdebatkan. Hal ini sudah sekian lama dicanangkan oleh para
penggiat pendidikan. Berkaitan dengan itu, bahwa terkait konsep merdeka belajar telah mengadakan
kegiatan diskusi dengan tema merdeka belajar, kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari ranah
publik khususnya para penggiat pendidikan, karena akan menjadi sebuah inovasi baru dalam dunia
pendidikan.
Merdeka belajar adalah inovasi dari program unggulan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan pada tahun 2019. Maksud dari merdeka belajar ini adalah terkait bagaimana kebijakan
yang dibuat strategis dan termuat untuk kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian
Nasional (UN), serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Sistem Zonasi terkait dengan
penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun demikian, bahwa konsep dari merdeka belajar ini bukan
hanya proses pembelajaran yang dilakukan diruang kelas yang selalu menjadi bagian pertanyaan dari
para pendidik. Akan tetapi, merdeka belajar memilki cita-cita yang luhur dalam mewujudkan harapan
bangsa tanpa melampaui batas dunia. Dengan demikian, artinya ketika sebagaimana yang diuraikan
tersebut terjadi, maka pendidik juga memiliki kemerdekaan dalam mengajar. Walaupun demikian,
bahwa konsep awal dari merdeka belajar ini adalah sebuah tindakan dengan karakteristik kebebasan
namun tetap mengekspresikan belajar pada batas dan kritikan yang ada, tanpa harus melunturkan
sebagaimana cita-cita luhur dan juga moral bagi pelaku pendidikan. Yang terjadi secara dewasa ini
adalah bahwa banyak yang terjebak dalam memaknai cara dan tujuan dari merdeka belajar, sehingga
hal ini berpengaruh pada sistem administrasi berkenaan dengan ketentuan birokrasi, akreditasi yang
semuanya hanya bagian dari cara menjadikan tujuan tersebut sebagai prioritas.
Konsep dari merdeka belajar dipahami mudah untuk diucapkan namun sulit untuk
diimplementasikan. Konsep merdeka belajar berkaitan dengan komitmen, kemandirian dan kemampuan
untuk mewujudkannya, sehingga dari ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa terlepas. Komitmen
dalam belajar merupakan bagian awal dari cita-cita serta tujuan yang telah dituangkan dalam undang-
undang pendidikan nasional. Mandiri dalam merdeka belajar juga dijadikan sebagai sebuah landasan
dalam mencapai tujuan, akan tetapi hal ini juga sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, bahwa
banyak yang terjebak dalam memanipulasi ketentuan serta jabatan yang mengakibatkan kesulitan dalam
proses belajar merdeka. Hal ini terhenti diakibatkan banyak masukan serta beberapa tempat konsultasi,
sehingga kemampuan dalam mewujudkannya menjadi bagian dari kendala yang begitu besar untuk
melakukan inovasi baru dalam pendidikan. Selain itu, ada pernyataan yang mengatakan bahwa seorang
pendidik tidak harus belajar kepada yang ahli dalam pakar pendidikan. Pendidik juga tidak perlu
menjadi seorang figur yang sempurna dengan mengharuskan diri serba bisa. Pendidik yang efektif
adalah pendidik yang mampu belajar dari sebuah kegagalan baik yang didapat oleh diri sendiri ataupun
para rekan sejawat. Sehingga dari ranah kegagalan tersebut pendidik mampu belajar dengan lebih baik
dan mampu mempraktikkan apa yang harus dipelajari. Pendidik yang berani belajar bukan dimaksudkan
untuk dapat mengetahui, namun bisa memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain.
Dari pada itu, bahwa konsep merdeka belajar dimaknai untuk tidak memaksa target pencapaian,
namun belajar itu memerlukan waktu dalam inovasi barunya. Peserta didik membutuhkan sesuatu yang
terlihat berbeda dari sebelumnya, hal ini didapat dari sebagaimana peran pendidik. Berkaitan dengan
potensi para peserta didik yang diperoleh tidak hanya dari proses pembelajaran diruang kelas, namun
juga bisa didapat dari lingkungan belajar lainnya. Sehinga kompetensi yang diperuntukkan bagi peserta
didik tidak bersifat individualisme melainkan tumbuh bersama lingkungan belajar sekitarnya.
Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar Dalam
Pemanfaatan Digitalisasi Di Era 5.0
Vol 1, No 2 Oktober,2022
Aldina Fauzia
91
Sebagaimana manusia yang merdeka bahwa semua memiliki keberagaman, hanya saja setiap individu
memiliki perannya masing-masing. Merdeka belajar ataupun belajar merdeka terkait istilah tersebut
tidak ada perbedaan, hal ini dikarenakan keduanya sama hanya saja memiliki perbedaan antara metode
dan sistem. Merdeka belajar merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk menciptakan
suasana permasalahan sosial yang memadukan dunia maya dan fisik.
Selain itu, ada pula yang memaknai society 5.0 adalah sekumpulan individu yang memanfaatkan
teknologi di era evolusi industri 4.0 untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan
sehari-hari. Internet of Think dan Artifical Intelligence memiliki peran penuh dalam mengahadapi era
society 5.0 dengan tujuan sekumpulan individu atau masyarakat dapat menikmati kehidupan yang
memiliki kualitas tinggi. Oleh karena itu, banyaknya populasi penduduk yang juga semakin menurun
setiap tahunnya, hal ini berpengaruh pada kurangnya masyarakat di usia produktif. Negara lain, seperti
Jepang mengamati akan adanya masalah dalam berbagai hal yang mengakibatkan kurangnya tenaga
kerja berefek pada penurunan produktivitas dari individu, penduduk yang jauh dari kota akan kesulitan
dalam mobilitas serta transportasi, pembangunan yang juga akan mengalami penurunan disebabkan
kekurangan tenaga kerja yang profesional serta dampak lainnya. Oleh sebab itu, Jepang telah berupaya
untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang
semakin mempengaruhi kehidupan sosial. Society 5.0 juga merupakan bagian dari Rencana Sains dan
Teknologi kelima yang digagas oleh pemerintah Je