17
Jurnal Social Technology. Vol.1 No.1. Januari 2021
Jurnal Sosial Sains
Vol. 1 No.1, Januari 2021
p-ISSN: e-ISSN:
PERAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN
Damasus Ndarujati
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: ndaru_ibanez@hotmail.com
Diterima 27 Desember 2020
Diterima dalam bentuk revisi 2 Januari 2021
Abstract
The purpose of this study is to identify and analyze the role of the Ministry of Manpower in
managing Indonesian Migrant Workers' problems in Taiwan. The method used is a
qualitative research method. The research result The Ministry of Manpower of the Republic
of Indonesia in overcoming the problem of Indonesian Migrant Workers in Taiwan together
with the IETO Taipei organization. This is because Indonesia adheres to the One China
Policy so that it does not have diplomatic relations with Taiwan. To establish a cooperative
relationship and protect the Indonesian Migrant Workers in Taiwan, the Trade Office of the
Republic of Indonesia in Taipei (IETO) was established, which is a non-governmental
economic institution that aims to smoothen and improve economic cooperation between
Indonesia and Taiwan. The roles of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in
addressing the problems of Indonesian Migrant Workers in Taiwan include formulating
policies and conducting supervision related to the implementation of Indonesian Migrant
Workers placement, guarantee the fulfillment of the rights of prospective Indonesian Migrant
Workers, whether the person concerned departs through the Indonesia Migrant Workers
placement executor or departs independently, establish and develop an information system
for the placement of Indonesia Migrant Workers candidates abroad, make diplomatic efforts
to ensure the fulfillment of Indonesian Migrant Workers rights and protection optimally in
the destination country, provide protection to Indonesian Migrant Workers during the period
before departure, a period of placement, and post-placement period and provide protection
to Indonesia Migrant Workers and their families.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Kementerian
Ketenagakerjaan dalam mengatasi pekerja migran Indonesia di Taiwan. Metode yang
digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan Indonesia bekerja sama dengan organisasi IETO Taipei dalam mengatasi
masalah pekerja migran Indonesia di Taiwan. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut One
China Policy, sehingga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Untuk
mendirikan hubungan kooperatif dan melindungi pegawai migran Indonesia di Taiwan, maka
Kantor Perdagangan Republik Indonesia (IETO) di Taipei didirikan, yang merupakan
lembaga ekonomi non-pemerintah yang bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan
kerjasama eknomi Indonesia dan Taiwan. Tugas Kementerian Ketenagakerjaan Republik
18
Jurnal Social Technology. Vol.1 No.1. Januari 2021
Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran
Indonesia di Taiwan
Indonesia dalam menangani masalah pekerja migran Indonesia di Taiwan terdiri dari
perumusan kebijakan dan melakukan pengawasan yang dengan pelaksanaan penempatan
pegawai migran Indonesia, menjamin pemenuhan hak calon pegawai migran Indonesia,
apakah pihak yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan atau berangkat
secara mandiri, membangun dan mengembangkan sistem informasi untuk penempatan calon
pegawai migrant Indonesia di luar negeri, membuat upaya diplomatik untuk memastikan
pemenuhan hak pegawai migran Indonesia dan melindungi secara optimal di negara tujuan
dan menyediakan perlindungan pegawai migran Indonesia selama periode sebelum
keberangkatan, periode penempatan dan pasca periode penempatan dan melindungi pegawai
migran Indonesia beserta keluarganya.
Kata Kunci: Pegawai Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan,
Pendahuluan
Keterbatasan lapangan pekerjaan di
dalam negeri membuat masyarakat
Indonesia mencari pekerjaan ke luar
negeri. Dari tahun ke tahun, jumlahnya
terus meningkat dengan berbagai alasan
seperti sempitnya lapangan pekerjaan,
disparitas pertumbuhan ekonomi
global/regional dan kemajuan teknologi
transportasi dan informasi. Besarnya
animo tenaga kerja di luar negeri disuatu
segi mempunyai sisi positif yaitu:
mengatasi sebagaian masalah
pengangguran dalam negeri dan
memberikan kontribusi yang cukup besar
bagi pembangunan ekonomi negara,
namun disisi lain memiliki sisi negatif
berupa resiko kemungkinan terjadinya
perlakuan yang tidak manusai terhadap
tenaga kerja Indonesia tersebut. Dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat
2 dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia
memberikan kebebasan untuk setiap warga
negara dalam memilih dan mendapatkan
pekerjaan baik di dalam maupun diluar
negeri. Untuk penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri telah diatur sejak tahun 2004
yang tertuang dalam UU No.18 tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia dengan BNP2TKI sebagai badan
pengamat dan pelaksana. Sebagaimana
termatub dalam Konvensi ILO Nomor 88
pasal 6 huruf B butir IV menyebutkan
bahwa pemerintah diwajibkan
mempermudah langkah setiap perpindahan
tenaga kerja dari suatu negara kenegara
lain yang disetujui pemerintah negara
penerima Tenaga Kerja Indonesia. Karena
keterbatasan lowongan pekerjaan di
Indonesia mengakibatkan banyak
masyarakat mengadu nasib memilih
bekerja di Luar Negeri. Apalagi hal itu
didukung iming-iming gaji besar tidak
seperti gaji yang didapat apabila mereka
bekerja di Indonesia. Namun hal tersebut
tidak semuanya menjadi kenyataan. Tidak
sedikit TKI yang mengadu nasib ke luar
negeri mendapatkan perlakuan yang tidak
baik di tempat mereka bekerja (Tamba,
2019).
Persoalan pekerja migran Indonesia
di luar negeri tidak pernah selesai.
Berbagai kasus penganiayaan,
pemerkosaan oleh majikan masih sering
ditemukan, sebagai warga negara mereka
membutuhkan jaminan dan perlindungan
dari pihak yang berwenang (Widiyahseno
et al., 2018). Menurut Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Damasus Ndarujati
19
Jurnal Social Technology. Vol.1 No.1. Januari 2021
Migran Indonesia (BMP2PMI) banyak
dari PMI atau Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di luar negri tidak memiliki
dokumen resmi, tetapi mereka masih
nekad untuk tetap bekerja di luar negeri.
Sehingga banyak didengar dan media
melaporkan banyak PMI ditangkap dan
kemudian dipulangkan ke negara masing-
masing (Yasmine, 2019).
Di negara-negara tujuan PMI,
banyak PMI yang mengalami
permasalahan dimana mereka
diperlakukan tidak semestinya oleh sang
majikan. Sebagai contoh pada tahun 2010
Sumiyati TKI asal Nusa Tenggara Barat
yang bekerja di Arab saudi dianiaya secara
sadis oleh majikan perempuannya
kemudian dibakar hidup-hidup dan
jasadnya yang hangus dibiarkan begitu
saja di lantai atas rumah. Pada tahun 2017,
Wasni seorang TKI asal Cirebon yang
bekerja di Arab Saudi tidak diberikan gaji
selama empat tahun bekerja. Pada tahun
2018, Adelino Lisao TKI asal Nusa
Tenggara Timur yang meninggal di
Penang Malayasia karena kekurangan gizi
dan luka-luka yang disebabkan oleh
kekerasan yang dilakukan oleh majikan.
Tidak hanya di negara Arab Saudi
dan Malayasia, permasalahan PMI juga
terjadi di Taiwan. Di Taiwan banyak gaji
yang tidak dibayar dan PHK sepihak.
Taiwan juga menjadi tujuan perdagangan
perempuan Indonesia khususnya dari
kalimantan untuk tujuan kawin kontrak
(Hidayat, 2017). Selain itu juga banyaknya
permasalahan PMI Ilegal yang tidak
memiliki dokumen lengkap sehingga
diamankan oleh pihak Imigrasi Taiwan
Permasalahan ketenagakerjaan di
Indonesia bukanlah masalah yang baru di
Indonesia (Valensy & Afrizal, 2017).
Selain faktor sulitnya memperoleh
pekerjaan, faktor lain yang mendukung
masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar
negeri antara lain adalah standar upah
yang lebih tinggi dari pada standar upah
yang ada di Indonesia karena perbedaan
kurs mata uang (Hidayat, 2017)
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau
yang sekarang disebut sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) adalah sebuah
tata penggerak roda perekonomian
sekaligus merupakan sumber daya
manusia yang jumlahnya cukup berlimpah.
Kebijakan dan program pemerintah
mengenai penempatan PMI di luar negeri
ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi
angka pengangguran di tanah air, hal ini
juga diperkuat dengan minimnya lapangan
kerja di Indonesia membuat para calon
PMI menjadi sangat tergiur dengan potensi
kerja di luar dengan gaji yang lebih besar
(Hidayat, 2017). Migrasi PMI ke luar
negeri ini semakin
meningkat setiap tahunnya. Jumlah
peningkatan migrasi PMI ke luar negeri
dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1
Jumlah Pekerja Migran Indonesia
Tahun 2016-2019
(Sumber: Bank Indonesia dan
BNP2TKI,2019)
Column1
2016
2017
2018
2019
Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran
Indonesia di Taiwan
20
Jurnal Social Technology. Vol.1 No.1. Januari 2021
Pada beberapa kasus, para calon
PMI mendapatkan informasi mengenai
pekerjaan PMI dari PMI yang telah
berhasil dalam merubah status
ekonominya menjadi lebih baik.Hal
tersebut yang menjadi dasar banyaknya
calon PMI yang tertarik untuk bekerja di
luar negeri. Calon pekerja migran biasanya
diiming-imingi upah perbulannya yang
dibayar menggunakan dolar, sehingga
banyak pekerja yang menganggap bahwa
penghasilan mereka akan lebih banyak jika
bekerja di negara lain dan melupakan
resiko yang dapat terjadi.
Salah satu negara tujuan PMI
adalah Taiwan dikarenakan Taiwan
memberikan gaji yang cenderung tinggi
dibandingkan dengan negara lain, seperti
pekerjaan PRT yang diberi gaji minimal
Rp. 6.000.000/bulan di Taiwan sementara
di Malayasia pekerjaan PRT hanya diberi
gaji minimal Rp. 3.500.000/bulan. Adapun
perkembangan jumlah PMI di Taiwan
tahun 2012-2019 dapat dilihat pada
gambar berikut:
Gambar 2.
Jumlah Pekerja Migran Indonesia di
Taiwan Tahun 2012-2019
(Sumber: Bank Indonesia dan
BNP2TKI, 2019).
Berdasarkan data di atas dapat
diketahui bahwa jumlah PMI di Taiwan
setiap tahunnya selalu mengalami
peningkatan. Namun, keberadaan PMI di
luar negeri tidak luput dari masalah.
Berbicara tentang pekerja migran artinya
bukan hanya tentang negara pengirim PMI
dan kebijakannya, namun juga tentang
negara tujuan yang punya kebijakan
tersendiri. Permasalahan yang menimpa
PMI ini antara lain disebabkan oleh
perlindungan hukum yang kurang dari
negara tujuan. Pekerja formal biasanya
mendapatkan perlindungan hukum yang
lebih baik dibandingkan dengan pekerja
migran, sebab umumnya negara-negara
penerima sudah mengatur segala hak dan
perlindungan pekerja formal tersebut di
dalam perundang-undangan nasionalnya
dengan baik (Koesrianti, 2015).
Sementara seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya, bahwa PMI rata-rata
merupakan pekerja informal yang
unskilled dengan pendidikan rendah, yang
nantinya ditempatkan pada sektor
pekerjaan 3D tadi (Koesrianti, 2015).
Inilah yang memicu PMI diperlakukan
kurang manusiawi di negara tujuan yang
merupakan contoh permasalahan mengenai
PMI, termasuk salah satunya di Taiwan.
Permasalahan mengenai pekerja
migran di Taiwan ini menurut kepala
BNP2TKI, Nusron Wahid, diantaranya
adalah permasalahan industrial yang
berupa gaji tidak dibayar dan juga praktik
overcharging atau mempekerjakan pekerja
melebihi waktu kerja yang seharusnya dan
juga permasalahan non industrial seperti
adanya intoleransi, radikalisme agama, dan
juga narkoba. Selain itu, ada pun
permasalahan eksploitasi pekerja dan juga
monopoli biaya administrasi PMI yang
salah satu penyebabnya adalah
309
264
189
191
182
177
208
108
Damasus Ndarujati
21
Jurnal Social Technology. Vol.1 No.1. Januari 2021
karena masih adanya sistem broker atau
agensi swasta dalam penyaluran tenaga
kerja ke luar negeri. Sistem broker ini
karena bekerja di luar pemerintah, bisa
melakukan hal-hal yang merugikan calon
pekerja migran seperti biaya yang
berlebihan, adanya monopoli pasar kerja,
serta rentan dengan adanya penipuan dan
intimidasi. Artinya bahwa dalam
penanganan PMI, sistem pemerintah ke
pemerintah (Government to Government)
masih belum dijalankan secara maksimal,
dan akibatnya permasalahan PMI di taiwan
masih kerap terjadi.
Data dari Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia selanjutnya disingkat
dengan KDEI memang menunjukkan
bahwa sepanjang tahun 2017 sampai 2018
KDEI Taiwan telah berhasil
menyelesaikan 1.529 kasus (94%) yang
menyangkut PMI di Taiwan. Sedangkan
sisanya 6% masih dalam proses
penyelesaian (Ratya, 2018). Namun data
ini tidak menghilangkan fakta bahwa
permasalahan PMI di Taiwan masih tetap
ada, terlebih yang menyangkut hak serta
perlindungan para pekerja migran yang
hingga kini dianggap belum terlalu
diperhatikan oleh pemerintah. Berdasar
pada kasus tersebut, pemerintah melalui
KDEI memiliki tanggungjawab untuk
melindungi PMI yang berada di luar
negeri. Pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan Nomor13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki
tanggungjawab untuk melakukan
perlindungan, bimbingan dan juga
pengawasan terhadap PMI. Dalam kasus
ini, Kementerian Ketenagakerjaan
bekerjasama dengan seluruh elemen
pendukung harus memperhatikan kondisi
secara umum PMI dalam bidang
keamanan, kesehatan, pemenuhan hak-hak
dan juga penelitian atas kontrak kerja.
Dalam konteks perlindungan,
peraturan ini membagi 3 jenis
perlindungan yang akan diberikan, yaitu:
1. Perlindungan PMI mulai dari
prapenempatan, masa penempatan
hingga purnapenempatan;
2. Perlindungan PMI mulai dari
penghentian dan pelarangan PMI;
dan
3. Program pembinaan dan
perlindungan PMI
Perlindungan mengenai hak asasi
manusia setiap warga negara yang tinggal
atau bekerja di luar negeri memang
menjadi tanggung jawab Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu). Namun,
Kementerian Ketenagakerjaan juga
memiliki kewajiban besar dalam
mengatasi isu-isu PMI selain perlindungan
terhadap hak-haknya, diantaranya
meningkatkan kapasitas para pekerja dan
juga memastikan bahwa PMI bisa
mendapatkan pekerjaan yang layak dan
sesuai di negara lain (ILO,
2020).Kemenaker juga memiliki tanggung
jawab untuk memberikan pelayanan
tenaga kerja yang meliputi pendataan PMI
pada negara tujuan, perlindungan terhadap
PMI, pemantauan pada keberadaan PMI,
penilaian terhadap mitra usaha atau disebut
agen dalam mengurus dokumen PMI,
advokasi PMI, dan legalisasi kontrak kerja,
serta pembinaan untuk PMI yang telah
ditempatkan.
Uniknya, Kemenaker tidak bisa
langsung berurusan dengan permasalahan
pekerja migran di Taiwan, sebab Taiwan
tidak diakui sebagai sebuah negara.
Karena itulah, Kemenaker berupaya
Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran
Indonesia di Taiwan
22
Jurnal Social Technology. Vol.1 No.1. Januari 2021
bekerjasama dengan KDEI untuk
mengatasi berbagai isu mengenai PMI.
Artinya bahwa memang sistem G to G
disini tidak dapat diberlakukan. Karena
kondisi ini, muncul pertanyaan apakah
peran Kemenaker dalam mengatasi segala
isu yang berkaitan dengan pekerja migran
tetap terlaksana dengan baik atau tidak.
Berdasarkan penjabaran di atas penulis
tertarik untuk membahas peran pemerintah
dalam mengatasi permasalahan PMI di
Taiwan yang dituangkan dalam penelitian
dengan judul“Peran Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran
Indonesia di Taiwan”.
Metode
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini berbentuk metode
penelitian studi kasus. Metode penelitian
kualitatif melalui studi kasus dilakukan
saat dimana peneliti melakukan eksplorasi
secara mendalam terhadap program,
kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu
atau lebih orang. suatu kasus tersebut
terikat oleh waktu dan aktivitas dan
peneliti melakukan pengumpulan data
secara mendetail dengan menggunakan
berbagai prosedur pengumpulan data dan
dalam waktu yang berkesinambungan.
Hasil dan Pembahasan
Taiwan adalah salah satu negara
tujuan yang menarik perhatian para PMI.
Hal ini dibuktikan dengan jumlah PMI
yang cukup besar, hingga mencapai
peringkat kedua sebagai destinasi pilihan
PMI untuk bekerja. Besarnya jumlah PMI
yang bekerja di Taiwan juga tidak terlepas
dari berbagai permasalahan. Berbagai
permasalahan yang muncul juga tidak
terlepas dari faktor yang memicunya.
Dalam permasalahan kurangnya
perlindungan untuk PMI di Taiwan adalah
adanya permasalahan struktural yang
menjadi penyebab perlindungan terhadap
PMI dinilai kurang.
PMI merupakan sumber tenaga
kerja asing terbesar untuk Taiwan,
berdasarkan hal ini remitansi yang tercatat
Bank Indonesia mencapai angka 668,9
miliar dolar AS atau sekitar Rp 9 triliun.
Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari
banyaknya permasalahan yang dialami
oleh PMI di Taiwan. Banyaknya jumlah
PMI yang bekerja di Taiwan, dapat
menimbulkan berbagai permasalahan jika
pemangku-pemangku terkait kurang
berperan dalam memperhatikan
kesejahteraan PMI sektor informal, yang
merupakan tenaga kerja asing sektor
informal terbanyak di Taiwan. Dari tahun
ke tahun, jumlah PMI ke Taiwan selalu
meningkat, sehingga perlu juga ada
peningkatan pelayanan keamanan dan
kesejahteraan bagi PMI di Taiwan dalam
sektor informal, di mana sektor informal
kerap kali terjadi berbagai permasalahan.
Permasalahan PMI di Taiwan juga
diakui oleh pihak dari Badan Nasional
Perlindungan dan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia, menjelaskan bahwa
masih banyak PMI yang bermasalah, yang
didominasi oleh PMI di sektor informal
diantaranya PMI yang melarikan diri dari
pengguna, misalnya melarikan diri karena
tidak sesuai kontrak kerja, karena tergiur
bujuk rayu oknum calo dengan iming-
iming gaji tinggi, karena tidak senang
dengan majikan, dan lain-lain (BNP2TKI,
2014).
Berdasarkan data website
International Human Rights diketahui
bahwa Taiwan masih banyak melakukan
pelanggaran hak asasi manusia tenaga
kerja asing yang berada di Taiwan.
Masalah pelanggaran hak asasi manusia di
Damasus Ndarujati
23
Jurnal Social Technology. Vol.1 No.1. Januari 2021
Taiwan seperti eksploitasi tenaga kerja
buruh migran. Hal ini dapat dilihat dari
kebijakan dan sistem pemerintah Taiwan
dalam bidang tenaga kerja yang
mendukung hal-hal yang berkaitan dengan
eksploitasi para pekerja asing, sehingga
tidak dicover oleh hukum standar
ketenagakerjaan Taiwan.
Pekerja asing disektor formal
memang dilindungi dan diatur dalam
undang-undang ketenagakerjaan Taiwan,
namun tenaga kerja asing disektor
informal tidak dilindungi. Hal ini
menyebabkan tidak ada aturan hukum
apapun yang mengatur tenaga kerja sektor
informal baik dalam hal cuti, upah
minimun serta kondisi kerja yang mana
semua hal tersebut diputuskan secara
sepihak oleh majikan. Untuk itu, tidak
mengherankan